JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir mengumumkan sembilan nama calon presiden. Dia menegaskan, sembilan nama ini baru merupakan usulan saja.

“Kita upayakan yang muncul dari sembilan nama ini, ada komunikasi yang berkembang. DPP masih mepertimbangkan apakah ada perkembangan atau tidak,” tuturnya dalam konferensi pers usai acara pemantapan calon anggota DPR RI PAN di Hotel Sultan, Minggu (28/12/2008).

Sembilan nama capres tersebut adalah Soetrisno Bachir, M Amien Rais, Bambang Soedibyo, Hatta Radjasa, Zulkifli Hasan, Zulkifli Nurdin, Yahya Muhaimin, Nur Alam (gubernur Sulawesi Tenggara), dan Dede Yusuf (wakil gubernur Jawa Barat).

Soetrisno menambahkan munculnya sembilan nama tersebut merupakan usulan dari daerah. “Caleg yang mengusulkan. Alasan pemilihan capres adalah yang bisa menjual nama seperti dari tokoh daerah dan saya mengusulkan capres PAN berasal dari kader sendiri,” ujarnya.

Soetrisno mengatakan saat ini belum ada negosiasi untuk melakukan koalisi dengan partai lain. Apakah ada perubahan atau penambahan nama, menurutnya dalam politik bisa saja berkembang. “Kita mengupayakan yang muncul sembilan nama. Kalau ada komunikasi akan berkembang. DPP sendiri masih mempertimbangkan apakah ada perkembangan atau tidak,” pungkasnya.

Yuni Herlina Sinambela – Okezone
http://pemilu.okezone.com/index.php/read/2008/12/28/268/177570/pan-usulkan-9-nama-capres

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir di disela sela pembekalan caleg di hotel Sultan menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi itu memberikan pengakuan kepada partai politik untuk menempatkan kadernya yang mempunyai dukungan suara terbanyak duduk di parlemen dan ini merupakan komitmen PAN sejak awal dengan menerapkan suara terbanyak, yang waktu itu selalu diragukan tapi PAN tetap dalam pendiriannya suara rakyat lebih diistimewakan.

Caleg DPR RI dari PAN daerah pemilihan JABAR 11 (Kab. Garut,Kota Tasik dan Kabupaten Tasikmalaya) A. Muhajir, SH. MH. yang juga sebagai Praktisi hukum menilai keputusan MK sudah tepat Pasal 214 bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat dan bertentangan dengan Pasal 28 D Ayat 1 UUD 1945. karenanaya Penetapan caleg terpilih berdasarkan nomor urut adalah pelanggaran kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat tidak diindahkan dalam penetapan caleg.

Lebih lanjut ketika ditanya kesiapan dirinya dengan keputusan suara terbayak ini ia dengan sikap optimis menyatakan kader PAN sudah siap karena PAN sejak awal memutuskan suara terbanyak dan semua caleg menandatangani pernyataan dihadapan Notaris bahkan kader PAN siap terjun ketengah masyarakat dengan motto berbuat untuk rakyat.Ia sendiri mencontohkan telah mendirikan Yayasan Domba Garut Abadi, Yayasan Bangkit Generasi muda Garut, PT. Sentra Agro Mentari Garut, Koperasi Sentra Agro Mentari Malambong, dan terakhir bersama tokoh masyarakat mendiskusikan pendirian Rumah Sakit Islam Garut.Mohon doa dan restunya.

Inisiator pendirian yayasan tersebut adalah A. Muhajir SH, MH dan sekaligus sebagai Caleg DPR RI dari PAN no urut. 2, menghimbau bahwa sudah saatnya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat tidak lagi tergantung pada pemerintah, namun masyarakat tetap harus melakukan penguatan kegiatan bersama untuk peningkatan ekonomi.

Insya Allah, di kemudian hari Yayasan Domba Garut Abadi dapat berkembang dimana kelompok-kelompok tani dan peternak dapat memelihara, membibit dan membesarkan Domba Garut sehingga Ikon Garut dan Domba Garut tidak hilang di masyarakat masa kini.

Tentunya tanpa dukungan dari semua pihak, khususnya masyarakat Garut, Program yang di jalankan oleh Yayasan Domba Garut Abadi akan berjalan lambat.

Kami Mohon Doa Restu…”Jayalah Domba Garut yang menjadi kebanggaan masyarakat Garut”…

Saat ini, produksi daging sapi dalam negeri hanya mampu memasok sekitar 72% dari kebutuhan nasional, yang mana sebagian besar diusahakan oleh para peternak dengan skala kecil, sedangkan jumlah idealnya adalah 14,04 juta ekor (90% pasokan) atau setara dengan produksi daging sebesar 481 ribu ton. Jadi peluang pasar yang ada lebih dari 2,808 juta ekor atau setara dengan 96,2 ribu ton produksi daging belum dihitung dengan peningkatan kebutuhan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk serta tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya asupan gizi yang semakin membaik.
Melihat data-data diatas serta adanya jaminan hukum dari pemerintah untuk menghalau masuknya daging sapi ilegal serta dukungan perbankan nasional, sektor peternakan sebagai subsektor pertanian bisa menjadi usaha yang sangat strategis dan dapat diandalkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, menekan pengangguran, serta sumber tambahan pendapatan bagi para petani.